Lombok Barat, ERANTB.COM – Pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lombok Barat mulai menyasar pola distribusi yang lebih luas, dari pedagang yang menyembunyikan stok tanpa pita cukai hingga pengiriman dalam jumlah besar melalui jalur pelabuhan. Melalui Satgas DBHCHT dan koordinasi lintas instansi, penindakan di Gunungsari pada Agustus 2026 berhasil mengamankan 23.240 batang rokok ilegal, sementara operasi Bea Cukai bersama aparat terkait di Pelabuhan Lembar pada Oktober menggagalkan pengiriman 560.000 batang. Perkembangan ini memperlihatkan perluasan sasaran pengawasan yang mencakup titik penjualan hingga jalur distribusi.
Penindakan di Kecamatan Gunungsari pada 24 Agustus 2026 menjadi salah satu gambaran bagaimana pengawasan Satgas DBHCHT Lombok Barat mulai diarahkan pada identifikasi pola perdagangan. Dalam operasi di dua lokasi, Satpol PP mengamankan 23.240 batang rokok ilegal setelah sebelumnya melakukan pendataan dan pengumpulan informasi.
Kepala Satpol PP Lombok Barat, I Ketut Rauh, mengungkapkan bahwa informasi lapangan menjadi bagian penting dalam menentukan sasaran operasi. Petugas menemukan pedagang yang diduga menyembunyikan stok rokok ilegal, sementara produk yang memiliki pita cukai tetap dipajang di etalase.
“Setelah kami melakukan pendataan dan pengumpulan informasi, tim temukan pedagang rokok ilegal beroperasi malam hari,” ungkap Rauh.
Ia juga menjelaskan pola penyimpanan barang yang ditemukan petugas saat melakukan pemeriksaan.
“Rokok-rokok yang legal dia pajang, sementara yang ilegal disembunyikan.”
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan tidak cukup hanya dilakukan dengan pemeriksaan produk yang terlihat di tempat penjualan. Pengumpulan informasi dan pemetaan aktivitas perdagangan menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi peredaran rokok ilegal yang dilakukan secara tersembunyi.
Pengawasan Menjangkau Jalur Distribusi
Selain menyasar pedagang, Satgas DBHCHT Lombok Barat juga memberikan perhatian terhadap jalur distribusi dan perdagangan grosir. Rauh mengungkapkan, pengawasan dilakukan dengan menyisir kendaraan pengangkut barang, termasuk di kawasan Lembar.
Kalau yang di Lembar, kita menyisir yang didistribusikan di dalam truk,” katanya.
Rauh menegaskan bahwa kegiatan pengawasan tidak hanya diarahkan pada pedagang eceran.
“Kita sebenarnya masif bergerak, baik di jalur distribusi maupun di grosiran.”
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengawasan Pemkab Lombok Barat mencakup beberapa tingkatan peredaran, mulai dari tempat penjualan hingga kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang.
Konteks pentingnya pengawasan jalur distribusi terlihat dari sejumlah penindakan Bea Cukai Mataram sepanjang 2026. Pada 20 April, petugas mengamankan 1.440.000 batang rokok ilegal di wilayah Gerung. Kemudian pada 1 Mei, sebanyak 1.568.000 batang diamankan di Lembar, disusul 1.003.040 batang pada 8 Mei.
Penindakan kembali berlangsung pada Juni 2026. Pada 23 Juni, sebanyak 1.049.600 batang diamankan di kawasan Pelabuhan Lembar. Selanjutnya, pada 29–30 Juni, petugas kembali mengamankan 1.842.400 batang rokok ilegal.
Rangkaian penindakan tersebut memperlihatkan besarnya tantangan pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah Lombok Barat, terutama pada jalur distribusi barang.
560 Ribu Batang Digagalkan di Pelabuhan Lembar
Perkembangan terbaru lainnya terjadi pada 3 Oktober 2026. Pangkalan TNI AL Mataram bersama Bea Cukai Mataram menggagalkan pengiriman 560.000 batang rokok tanpa pita cukai di Pelabuhan Lembar.
Rokok ilegal tersebut dikemas dalam 35 karung dan diangkut menggunakan sebuah truk. Nilai barang diperkirakan mencapai Rp831,6 juta, dengan potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp541,8 juta.
Komandan Lanal Mataram Kolonel Laut (P) Eko Darmawan menyampaikan bahwa barang tersebut diduga berasal dari Pulau Jawa dan akan diedarkan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
Sementara itu, Kepala Bea Cukai Mataram Zaeni Rokhman menekankan pentingnya kesinambungan koordinasi antarlembaga dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal.
“Ini menjadi kegiatan yang sinergi antara instansi dan lembaga. Harapan saya akan terus kita sinambungkan supaya kegiatan ini sistematis,” ujarnya.
Penindakan tersebut memperkuat gambaran bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan di tingkat pengecer, tetapi juga menyangkut rantai pasok dan pengiriman dalam jumlah besar.
Di Lombok Barat, pengawasan jalur distribusi menjadi bagian penting karena kawasan Lembar merupakan salah satu pintu mobilitas barang menuju dan dari wilayah NTB.
Penertiban dan Pencegahan Berjalan Bersamaan
Di tingkat daerah, Satgas DBHCHT Lombok Barat juga melanjutkan kegiatan pengawasan melalui penertiban dan edukasi masyarakat.
Pada 27 Oktober 2026, Satpol PP Lombok Barat melaksanakan penertiban rokok ilegal di Kecamatan Lingsar dengan melibatkan unsur kepolisian dan Polisi Militer.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan barang kena cukai ilegal yang dilaksanakan pemerintah daerah melalui koordinasi lintas instansi.
Sementara itu, pada 10 November 2026, Pemkab Lombok Barat melalui Satpol PP bersama Bea Cukai Mataram menggelar sosialisasi pemberantasan barang kena cukai ilegal di Desa Labuapi. Kegiatan yang berlangsung di Taman Agrowisata Desa Labuapi tersebut menyasar pelaku UMKM dan pemilik toko grosir.
Sosialisasi menghadirkan perwakilan Bea Cukai Mataram, Pratomo, yang menyampaikan materi mengenai ketentuan cukai dan karakteristik rokok ilegal. Sasaran kegiatan ini memperlihatkan pentingnya melibatkan pelaku perdagangan dalam upaya mencegah peredaran produk tanpa pita cukai.
Sebelumnya, kegiatan sosialisasi juga berlangsung di Kecamatan Batulayar pada 22 Oktober 2026. Melalui rangkaian UNkegiatan tersebut, pemerintah daerah menggabungkan pendekatan edukasi dengan pengawasan dan penertiban di lapangan.
DBHCHT Menjadi Instrumen Penguatan Pengawasan
Upaya pemberantasan rokok ilegal tersebut berkaitan dengan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang salah satu peruntukannya adalah mendukung penegakan hukum terhadap barang kena cukai ilegal.
Dalam konteks kebijakan nasional, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan DBHCHT yang berlaku sejak 24 April 2026.
Regulasi tersebut mengatur alokasi DBHCHT untuk tiga bidang utama, yakni kesejahteraan masyarakat sebesar 50 persen, penegakan hukum 10 persen, dan kesehatan 40 persen.
Bidang penegakan hukum mencakup kegiatan sosialisasi ketentuan cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Pemkab Lombok Barat juga melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan anggaran DBHCHT 2026. Pada 29 April 2026, Tim DBHCHT Provinsi NTB berkoordinasi dengan sekretariat DBHCHT Lombok Barat untuk membahas penggunaan dan penyaluran anggaran, termasuk persoalan SiLPA tahun sebelumnya serta penyesuaian kegiatan terhadap regulasi.
Koordinasi kembali dilakukan pada 3 Juni 2026, terutama terkait kesesuaian nomenklatur kegiatan dalam rencana kerja DBHCHT dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah.
Di sisi lain, Diskominfotik Lombok Barat turut mengambil peran dalam memperluas informasi mengenai penggunaan DBHCHT dan dampak peredaran rokok ilegal.
Kepala Diskominfotik Lombok Barat, H. Rizky Bani Adam, menjelaskan bahwa penyebarluasan informasi menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pemberantasan rokok ilegal.
“Peran Kominfo adalah memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait penggunaan dana DBHCHT,” jelas Rizky.
Ia juga menyebut sejumlah saluran komunikasi yang dapat dimanfaatkan, mulai dari pemberitaan media, iklan layanan masyarakat, film pendek, talk show, podcast hingga baliho.
Materi edukasi tersebut mencakup dampak kesehatan, sanksi hukum, serta konsekuensi perdagangan rokok ilegal.
Pengawasan Rantai Peredaran Jadi Tantangan Berikutnya
Rangkaian penindakan di Gunungsari, pengawasan jalur distribusi, serta operasi lintas instansi di Pelabuhan Lembar memperlihatkan bahwa pemberantasan rokok ilegal membutuhkan pengawasan yang berkesinambungan.
Pemerintah daerah tidak hanya berhadapan dengan persoalan penjualan di tingkat pengecer, tetapi juga pola penyimpanan barang, perdagangan grosir, hingga pengiriman dalam jumlah besar.
Melalui Satgas DBHCHT, Satpol PP Lombok Barat menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban di wilayah kabupaten, sementara koordinasi dengan Bea Cukai dan aparat terkait menjadi bagian penting dalam penanganan distribusi yang lebih luas.
Dengan pendekatan tersebut, optimalisasi DBHCHT tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan cukai.
Ke depan, keterukuran kinerja pemberantasan rokok ilegal di Lombok Barat perlu ditunjukkan melalui data kumulatif operasi, jumlah barang bukti yang diamankan, jangkauan pengawasan, serta realisasi anggaran DBHCHT. Data tersebut akan menjadi indikator penting untuk melihat perkembangan penanganan peredaran rokok ilegal sepanjang 2026. (Red/feb)
