Sumbawa, ERANTB.COM – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaian penjelasan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (11/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa dan dihadiri oleh anggota DPRD, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), staf ahli bupati, para asisten Sekda, kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, serta tokoh masyarakat.
Dalam pemaparannya, Bupati Syarafuddin Jarot menjelaskan kondisi fiskal daerah yang menjadi dasar penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Menyikapi keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa akan memperkuat kemandirian fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pemungutan berbasis digital, serta sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Bupati menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2027 sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah “Memantapkan Daya Saing Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat”, yang diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan.
Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan angka stunting, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pelatihan keterampilan pemuda, serta penguatan pelaku UMKM.
Prioritas kedua, pengembangan ekonomi unggulan yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, hilirisasi produk, peningkatan investasi, dan penguatan ketahanan pangan.
Ketiga, pemerataan infrastruktur melalui penanganan wilayah sulit terjangkau, perbaikan permukiman dan sanitasi, serta penguatan ketahanan iklim dan mitigasi bencana.
Keempat, reformasi tata kelola pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan peningkatan pelayanan publik.
Kelima, pengentasan kemiskinan melalui program sosial, perlindungan sosial, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa.
Terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mempertimbangkan relaksasi kebijakan tersebut. Meski demikian, Pemkab Sumbawa tetap berkomitmen melakukan rasionalisasi belanja secara bertahap melalui penataan organisasi berbasis kinerja dan moratorium selektif rekrutmen pegawai.
Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1,92 triliun atau meningkat Rp25,04 miliar (1,32 persen) dibandingkan target pendapatan APBD Tahun 2026 sebesar Rp1,895 triliun.
Target pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp269,78 miliar, pendapatan transfer Rp1,64 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8,94 miliar.
Sementara itu, belanja daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp1,93 triliun atau meningkat Rp17,05 miliar (0,89 persen) dibandingkan APBD Tahun 2026 sebesar Rp1,92 triliun.
Belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp1,56 triliun, belanja modal Rp95,33 miliar, belanja tidak terduga Rp20 miliar, dan belanja transfer Rp254,11 miliar.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp15 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Melalui penyampaian rancangan KUA-PPAS ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumbawa.
