Lombok Barat, ERANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mencatat realisasi program penegakan hukum melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2025 mencapai hasil tinggi. Operasi pemberantasan rokok ilegal terealisasi 48 dari 50 kegiatan yang ditargetkan atau sebesar 96 persen.
Berdasarkan laporan kinerja kegiatan penegakan hukum, pengumpulan informasi juga mencatat realisasi 214 dari 216 kegiatan atau sekitar 99,07 persen.
Program tersebut dilaksanakan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Barat sebagai bagian dari upaya pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal.
Meski sebagian besar target telah tercapai, masih terdapat dua kegiatan operasi pemberantasan dan dua kegiatan pengumpulan informasi yang belum terealisasi.
Sementara itu, kegiatan pendukung berupa sosialisasi dan peningkatan kapasitas petugas masing-masing mencapai realisasi 100 persen. Sosialisasi terealisasi empat dari empat kegiatan, sedangkan peningkatan kapasitas mencapai dua dari dua kegiatan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program DBHCHT tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat, penguatan kapasitas petugas, dan pengawasan distribusi rokok ilegal.
Di sisi lain, peredaran rokok ilegal di wilayah Lombok Barat masih menjadi tantangan. Hal itu terlihat dari sejumlah penindakan yang dilakukan Bea Cukai Mataram sepanjang 2026.
Pada 20 April hingga 8 Mei 2026, Bea Cukai Mataram melakukan tiga penindakan di wilayah Gerung dan Lembar dengan barang bukti sebanyak 4.011.040 batang rokok ilegal.
Selanjutnya, penindakan di Pelabuhan Lembar pada Juni 2026 berhasil mengamankan 2.892.000 batang. Kemudian, pada 3 Oktober 2026, sebanyak 560.000 batang rokok ilegal kembali diamankan di kawasan pelabuhan tersebut.
Data penindakan itu menggambarkan masih adanya aktivitas distribusi rokok ilegal melalui sejumlah jalur di Lombok Barat. Namun, hasil penindakan Bea Cukai tersebut merupakan capaian instansi kepabeanan dan tidak dapat disamakan dengan hasil operasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Selain penindakan, pemerintah daerah juga melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Salah satunya melalui sosialisasi bersama Bea Cukai Mataram di Kecamatan Labuapi pada 10 November 2026. Kegiatan tersebut menyasar pelaku UMKM dan toko grosir.
Materi sosialisasi meliputi ketentuan cukai serta pengenalan ciri-ciri rokok ilegal agar masyarakat dan pedagang dapat membedakan produk yang memenuhi ketentuan dengan produk yang melanggar aturan.
Sebagai informasi, pemanfaatan DBHCHT mencakup tiga bidang utama, yakni kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum.
Dengan demikian, capaian operasi pemberantasan rokok ilegal perlu dilihat sebagai bagian dari keseluruhan pelaksanaan program DBHCHT, termasuk efektivitas pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.
Realisasi operasi pemberantasan sebesar 96 persen dan pengumpulan informasi sebesar 99,07 persen menjadi gambaran kinerja penegakan hukum DBHCHT Lombok Barat sepanjang 2025.
Ke depan, keterbukaan data realisasi program tahun anggaran 2026 diperlukan untuk mengukur efektivitas pengawasan, kesinambungan penindakan, serta perkembangan upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal di Lombok Barat.

























