Lombok Barat, ERANTB.COM– Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), memperkuat strategi peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) melalui perluasan akses pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal.
Upaya tersebut dibahas dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Percepatan Peningkatan RLS untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sektor pendidikan. Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Barat itu berlangsung di Hotel Jayakarta, Kecamatan Batulayar, Rabu (14/10/2026).
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, H. Saeful Akhkam, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa percepatan peningkatan RLS dan Harapan Lama Sekolah (HLS) membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, kebijakan yang disusun harus berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama warga yang belum memperoleh kesempatan menyelesaikan pendidikan formal.
Peningkatan RLS bukan sekadar mengejar angka statistik di atas kertas, melainkan membuka jalan bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup dan merajut masa depan yang lebih baik,” tegas Saeful Akhkam.
Menurutnya, peningkatan indikator pendidikan perlu didukung peta jalan (roadmap) yang terukur, ketersediaan anggaran yang memadai, serta data warga belajar yang aktual dan akurat.
Dengan dukungan tersebut, program pendampingan dan fasilitasi pendidikan kesetaraan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Dikbud Lombok Barat, Hairuddin, menjelaskan bahwa DKT tersebut diarahkan untuk menghasilkan empat rumusan strategis guna mempercepat peningkatan RLS.
Pertama, penyusunan rencana tindak lanjut pendataan, pemetaan, advokasi, dan distribusi sasaran warga belajar secara tepat. Kedua, pengembangan pola pembelajaran inovatif yang fleksibel dan sesuai dengan kondisi keseharian masyarakat.
Ketiga, penguatan keterampilan hidup (life skills) melalui pembekalan keahlian praktis agar pendidikan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi peserta didik. Keempat, penguatan tata kelola anggaran dan pengawasan untuk memastikan efektivitas serta keberlanjutan program pendidikan kesetaraan di seluruh wilayah Lombok Barat.
Percepatan peningkatan RLS membutuhkan inovasi dan gerakan bersama yang kolaboratif, terstruktur, serta berorientasi pada dampak nyata bagi kualitas hidup warga,” ujarnya.
DKT tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, di antaranya Bapperida, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik (BPS), Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Perindustrian.
Selain itu, kegiatan diikuti perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD, pengawas, penilik, dan pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Kabupaten Lombok Barat.
Melalui sinergi lintas sektor dan penguatan pendataan yang tepat sasaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat Lombok Barat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan berkeadilan.
