ERANTB.COM– Bima – Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima, Rabu (28/5).
Musrenbang diawali dengan laporan Ketua Panitia Pelaksana, yang juga Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima, Dadang Erawan, ST., ME. Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, S.IP., M.IP., menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, sebelum akhirnya Wabup memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, dr. H. Irfan menegaskan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi “Bima Bermartabat”.
“Kebijakan pembangunan tahun 2026 difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan SDM, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, ketahanan pangan, pemerataan infrastruktur dasar, dan pemulihan kualitas lingkungan hidup juga menjadi prioritas,” ujarnya.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan penyampaian arahan. Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Taufik, ST., MT., memaparkan program strategis dalam RPJMD 2025–2029. Ia menjelaskan bahwa visi pembangunan lima tahun ke depan adalah “Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh, dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam lima misi, 18 program unggulan, dan 103 kegiatan strategis.
Diskusi juga menghadirkan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Arrohman Mardiansyah, S.IP., MM., yang membahas topik “Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah”. Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi berbasis data dan tata kelola kolaboratif.
“Ukuran perbaikan tata kelola bisa dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Untuk itu, birokrasi harus lincah, adaptif, dan berbasis bukti,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo, S.IK., M.IK., Ketua Pengadilan Negeri Bima, perwakilan Kejaksaan Negeri Bima, para kepala OPD, camat, instansi vertikal, BUMN/BUMD, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra kerja pemerintah daerah. Selain hadir secara langsung, peserta lainnya mengikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
