Dompu— Massa aksi yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Forum Komunikasi Nakes dan Non-Nakes Dompu ( FKHN Dompu) menggelar aksi dibeberapa titik lokasi di Kantor Dinas kesehatan, dinas BKD, kantor Bupati Dompu Kamis, (22/9/2022). Aksi dimulai pukul 09.00.
Massa aksi Sedang kumpul dengan mobil Komando Aksi sambil menunggu masa aksi yg lain berdatangan kelokasi , mereka menggunakan pakai putih, dan membawa sejumlah atribut aksi dan massa aksi melakukan long march start dari puskesmas kota lama menuju Dinas kesehatan, BKD Dompu hingga kantor bupati Dompu.
Para Nakes berasal dari berbagai puskesmas di daerah Dompu, datang mempertanyakan kejelasan status nakes mengabdi untuk masyarakat selama ini.
“14 tahun kami mengabdi masih jadi suka rela dimana pemerintah!
“Kami rela tidak tidur semalam demi menyelamatkan dua nyawa sekaligus.
“Walaupun kami lelah kami tetap setia melayani pasien, “tolong diperjelas status kami. bunyi poster yg dibawa massa aksi.
Masa aksi meminta agar namanya dimasukan dalam pendataan nasional non ASN dan diikutsertakan dalam seleksi PPPK (P3K).
Selain itu, mereka juga berharap agar diakomodir dalam pendataan sebagai syarat ikut seleksi P3K mendatang.
Aksi Nakes dikawal oleh pihak kepolisian dari Polres Dompu dan petugas sat POL PP Kabupaten Dompu.
Koordinator satu aksi, Buyung Sukmo mengaku, kecewa ada lebih dari ratusan orang tenaga Nakes honorer di Kabupaten Dompu, tidak masuk dalam pendataan nasional non ASN tahun ini.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Aksi dua Aminullah mengatakan, dia bersama ratusan rekannya khawatir tidak terdata dalam aplikasi data kepegawaian hingga tahun 2023, maka mereka tidak lagi tercatat menjadi pegawai atau telah dihapus statusnya,” kata saat orasinya.
“Ketika kami tidak didata dalam aplikasi sistem kepegawaian, maka kami akan dinonaktifkan itu yang kami pahami. Harapan kami sebelum tanggal 30 September, data kami harus selesai,” tuturnya.
“Dikes sudah memenuhi hasil RDPU, pertama sudah mengeluarkan surat tugas kepada seluruh Puskesmas untuk seluruh pegawai non ASN, kedua mereka melakukan transparansi soal data pegawai yang diinput dalam aplikasi,”ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Dompu melalui sekertaris daerah Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM. M. Kes. menyampaikan 1880 Nakes Honorer akan diakomodir dalam pendataan nasional non ASN tahun 2022,” kata Saat audensi dengan massa aksi Nakes Honorer didepan kantor Bupati Dompu (23/09/222).
“Semua akan diakomodir mulai dari SK Honda, SK Honda Kapitasi dan gaji dibayar dari dana BLUD,” kata Gatot yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris BKD dan Asisten II dihadapan masa nakes honorer,”tutupnya.
