Mataram, ERANTB.COM–Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melantik lima komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi NTB periode 2024–2029 di Gedung Graha Bhakti, Kantor Gubernur NTB, Selasa (2/6/2025).
Lima komisioner yang resmi dilantik adalah H. Ahmad Rusli, S.Ag, Dr. TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin, MA, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, MA, Drs. Muhamad Ardi Syamsuri, dan H. Zulkifli, SE., MM.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya peran zakat dalam menciptakan keadilan sosial dan mendukung pembangunan daerah. Ia menyebut zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif dan merupakan bagian integral dari ajaran Islam.
“Seseorang boleh mengejar kekayaan sebesar apa pun, tetapi dua setengah persen dari hartanya harus kembali kepada yang membutuhkan. Dalam Islam, tidak boleh ada satu pun yang tertinggal — no one left behind,” tegasnya.
Iqbal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB menempatkan BAZNAS sebagai pilar utama dalam tiga agenda prioritas, yakni pemberantasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi kelas dunia.
“Ini hanya bisa dicapai kalau kita bisa mengaktifkan data dan memberdayakan masyarakat. Saya, dalam kapasitas pribadi maupun sebagai Gubernur, berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada BAZNAS NTB,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi pengabdian para komisioner BAZNAS periode sebelumnya dan berharap adanya kesinambungan program.
“Apa yang telah dilakukan para komisioner sebelumnya adalah warisan berharga. Saya harap ini bisa diteruskan dan ditingkatkan oleh tim baru,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. H. Noor Achmad, MA, yang turut hadir dalam pelantikan, menegaskan prinsip “3 Aman” sebagai pedoman pengelolaan zakat: Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.
“Pengelolaan zakat harus aman secara syariat, aman menurut regulasi, dan aman untuk menjaga keutuhan NKRI,” ungkapnya.
Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru BAZNAS NTB yang diharapkan dapat memperkuat peran zakat dalam menyejahterakan masyarakat dan mendukung program pembangunan provinsi.
