DOMPU, ERANTB.COM – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, SE, secara resmi menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Dompu, Jumat (20/11/2026).
Penyampaian tersebut berlangsung di Aula Sidang Utama DPRD Kabupaten Dompu. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga mengajukan Raperda tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 terkait penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu.
Dalam sambutannya, Bambang Firdaus menyampaikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Dompu tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas dan Investasi Berbasis Desa untuk Mendukung Industri, Ketahanan Pangan, dan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Dompu.”
Untuk mewujudkan tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan enam prioritas pembangunan, yakni Dompu Melayani melalui pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas; Dompu Religius Berbudaya; Dompu Aman; Dompu Bersaing melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia; Dompu Sejahtera; serta Dompu Maju melalui pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Bupati mengakui penyusunan RAPBD 2027 berlangsung di tengah tekanan fiskal daerah. Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, sementara kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus diperkuat secara bertahap.
“APBD bukan sekadar deretan angka, melainkan instrumen utama penggerak roda perekonomian daerah dan pelindung kesejahteraan warga. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kita kedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” ujar Bambang.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan tepat waktu sesuai ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sehingga anggaran tersebut dapat segera ditetapkan.
Selain pengajuan RAPBD, Raperda perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 juga diarahkan untuk menyesuaikan kelembagaan BPBD dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025.
Penyesuaian tersebut diharapkan memperkuat fungsi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana, sekaligus meningkatkan koordinasi lintas sektor.
Dalam rapat paripurna yang sama, juga dilakukan penetapan persetujuan bersama terhadap tiga Raperda usul pemerintah daerah, yaitu Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU).
Melalui penyusunan RAPBD 2027, Pemerintah Kabupaten Dompu berharap kebijakan anggaran dapat menjadi instrumen pembangunan yang efektif, memperkuat ekonomi berbasis desa, meningkatkan investasi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
























