Sumbawa, ERANTB.COM– Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, dengan Kepala BPKP Perwakilan NTB, Adrian Puspawijaya, di ruang rapat Bupati Sumbawa, Rabu (3/6/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Inspektur, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada BPKP NTB atas komitmennya dalam mendampingi pemerintah daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, dukungan BPKP sangat penting untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah, auditor, dan pengawas internal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
Kami berharap tata kelola Pemerintah Kabupaten Sumbawa semakin baik ke depan, kualitas sumber daya manusia aparatur meningkat, dan roda pemerintahan dapat berjalan lebih cepat namun tetap sesuai aturan,” ujar Bupati.
Sementara itu, Adrian Puspawijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan BPKP Pusat terkait evaluasi, perencanaan, dan penganggaran yang sedang berjalan.
Ia menegaskan, pendampingan yang dilakukan merupakan bagian dari rangkaian pengawasan dan pembinaan yang telah berlangsung secara berkelanjutan sejak tahun-tahun sebelumnya.
Menurutnya, BPKP memiliki peran strategis dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah, sekaligus memastikan berbagai program pemerintah pusat dapat terlaksana secara efektif di daerah.
“Selain mengawal pelaksanaan program pusat di daerah, kami juga berupaya membantu memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan kapabilitas SDM aparatur, auditor internal, serta penguatan peran inspektorat,” jelas Adrian.
Lebih lanjut, BPKP juga mendorong peningkatan kapasitas dan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) maupun badan usaha milik desa (BUMDes) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara Pemkab Sumbawa dan BPKP NTB, diharapkan sistem pengawasan internal dapat semakin efektif, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat, serta tercipta pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
