ERANTB.COM–Mataram – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Nusa Tenggara Barat mendesak pemerintah provinsi melakukan reformasi menyeluruh terhadap kebijakan publik yang dinilai timpang dan tak berpihak pada rakyat. Dalam forum hearing bersama Komisi V DPRD NTB, Senin lalu, KAMMI menyampaikan 11 tuntutan strategis yang mencakup isu tambang, pendidikan, perlindungan petani, hingga penolakan terhadap kebijakan pajak kendaraan bermotor.
“Kami tidak datang untuk seremoni, tapi membawa kegelisahan publik yang selama ini terabaikan. NTB milik rakyat, bukan milik elite atau oligarki tambang,” kata Irwan, Ketua Pengurus Wilayah KAMMI NTB, di hadapan para anggota dewan dan perwakilan OPD yang hadir.
Forum yang digelar di Ruang Rapat Pleno I DPRD NTB itu turut menghadirkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, Dinas ESDM, DP3AP2KB, BAPPEDA, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Desak Evaluasi Tambang dan Transparansi Amdal
Salah satu isu utama yang disorot KAMMI adalah dominasi korporasi dalam sektor pertambangan. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan perusahaan tambang lainnya. KAMMI menilai keberadaan tambang skala besar di NTB belum memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga sekitar.
“Kami minta transparansi dokumen Amdal, audit CSR, dan pembentukan tim independen untuk mengevaluasi dampak sosial-lingkungan tambang,” ujar Yudis, Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI NTB.
Mereka juga mendorong penindakan tambang ilegal dan penguatan kelembagaan melalui pendirian BUMD tambang berbasis riset kampus lokal.
Kritik Kebijakan Pajak, Petani Terpinggirkan
KAMMI menyoroti Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang dinilai membebani masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro dan petani. Mereka juga mendesak pemerintah menstabilkan harga jagung dan gabah, serta memberantas praktik tengkulak yang menindas petani.
“Petani adalah tulang punggung ekonomi daerah, tapi selama ini kebijakan justru menyudutkan mereka,” ucap Irwan.
Pendidikan, Kekerasan Seksual, dan Anggaran yang Tidak Prioritas
KAMMI NTB menuntut audit menyeluruh terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan yang dinilai masih timpang antarwilayah. Mereka juga mendorong pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk korban kekerasan seksual serta reformasi Satgas PPKS di lingkungan pendidikan.
“Kami ingin NTB menjadi zona aman dari kekerasan seksual, dan kami tolak normalisasi LGBT yang merusak nilai sosial dan budaya,” kata Elwani, aktivis perempuan KAMMI NTB.
Tak hanya itu, mereka juga menolak rencana revitalisasi gedung DPRD NTB senilai miliaran rupiah yang dianggap tidak prioritas. “Anggaran itu seharusnya dialihkan untuk beasiswa dan layanan kesehatan,” tambah Yudis.
Isu Nasional: Palestina hingga Supremasi Sipil
Di luar isu daerah, KAMMI juga menyuarakan sikap politik terhadap isu nasional dan internasional. Mereka mendesak dukungan tegas Pemerintah Provinsi NTB terhadap perjuangan rakyat Palestina serta boikot produk terafiliasi Israel. Selain itu, KAMMI menolak revisi UU TNI dan RUU Polri yang dinilai berpotensi mengancam prinsip supremasi sipil.
DPRD Apresiasi, Mahasiswa Akan Kawal
Sejumlah anggota DPRD dan OPD menyatakan apresiasi terhadap data dan argumentasi yang dibawa KAMMI NTB. Namun, KAMMI menegaskan tidak akan berhenti hanya di forum ini. Mereka berencana membentuk Tim Monitoring Sipil dan membuka kanal pengaduan publik untuk mengawasi pelaksanaan poin-poin tuntutan.
“Ini bukan akhir, tapi awal dari pengawalan sistematis. Jika suara kami diabaikan, kami siap kembali turun ke jalan lebih besar dan lebih terorganisir,” ujar Irwan.
KAMMI juga mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan masyarakat sipil di NTB untuk bersatu dalam gerakan kolektif rakyat menolak kebijakan yang tidak adil dan tidak berpihak.
