Mataram, ERANTB.COM – Gelombang kritik terhadap Bank NTB Syariah terus menguat. Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA NTB) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar pada Selasa, 10 Februari 2026, dengan tiga titik utama: Kantor OJK NTB, Bank NTB Syariah, dan Kantor Gubernur NTB.
SAMUDRA menegaskan, aksi ini bukan sekadar demonstrasi rutin, melainkan peringatan serius atas krisis tata kelola BUMD yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Menurut SAMUDRA, gangguan layanan Bank NTB Syariah dinilai telah melampaui persoalan teknis biasa. Macetnya transaksi antarbank, keterlambatan pembayaran gaji ASN hingga tanggal 22, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat disebut sebagai indikasi persoalan yang bersifat struktural dan sistemik.
“Ini bukan gangguan insidental, tetapi kegagalan serius tata kelola perbankan daerah,” tegas SAMUDRA dalam pernyataan sikap resminya.
Direksi Bank Dinilai Bertanggung Jawab
Dalam pernyataannya, SAMUDRA menilai direksi Bank NTB Syariah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas situasi tersebut. Mereka menilai manajemen bank gagal menjaga keandalan sistem, melindungi kepentingan ASN, serta menjaga kepercayaan publik.
SAMUDRA mendesak agar dilakukan langkah tegas terhadap jajaran direksi, bukan sekadar klarifikasi atau peringatan.
Kritik untuk OJK NTB
Selain bank, kritik juga diarahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB. Sebagai lembaga pengawas perbankan, OJK dinilai belum menunjukkan langkah tegas di tengah krisis pelayanan publik.
Sikap yang dianggap pasif tersebut dinilai memperkuat dugaan lemahnya fungsi pengawasan terhadap Bank NTB Syariah.
Gubernur NTB Ikut Disorot
Sorotan juga diarahkan kepada Gubernur NTB selaku pemegang saham pengendali Bank NTB Syariah. SAMUDRA menilai belum terlihat langkah tegas dari pemerintah daerah di tengah keterlambatan gaji ASN dan gangguan transaksi masyarakat.
Mahasiswa menegaskan, jika pasca aksi tidak ada langkah konkret, maka kepemimpinan daerah dinilai gagal menjalankan tanggung jawabnya.
Aksi Bawa Tiga Tuntutan Utama
Aksi yang akan digelar Selasa (10/2/2026) tersebut dipastikan membawa tiga tuntutan utama:
Pertama ; Mencopot direksi Bank NTB Syariah
Kedua, Memperkuat pengawasan OJK terhadap perbankan daerah
Ketiga Mendesak pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelayanan publik
SAMUDRA menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras bagi pemangku kebijakan di NTB.
Mahasiswa tidak akan berhenti bersuara ketika pelayanan publik terganggu dan masyarakat dirugikan,” tegas mereka.
