ERANTB.COM – Mataram – Aksi unjuk rasa mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang digelar di kawasan Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, pada Senin (26/5/2025), berdampak besar terhadap kelancaran transportasi antar pulau. Massa aksi memblokir jalan utama sebagai bentuk tekanan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mencabut moratorium pemekaran daerah.
Pemblokiran jalan oleh massa menyebabkan lumpuhnya total arus lalu lintas dari dan menuju Pulau Sumbawa. Kendaraan besar seperti bus dan truk tidak dapat melintas meski pihak kepolisian telah menyiapkan jalur alternatif. Akibatnya, ratusan penumpang terlantar selama berjam-jam.
Zupriadi, sopir Bus Damri rute Mataram–Dompu, mengungkapkan kekesalannya karena terpaksa menghentikan perjalanan. Ia menyebut penumpangnya mengeluh karena tidak mengetahui kapan perjalanan dapat dilanjutkan.
“Semua penumpang mengeluh karena tidak bisa lewat. Seharusnya kami tiba di Dompu sekitar pukul 7 malam, tapi sekarang tidak tahu kapan bisa lanjut,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Indra, sopir Bus Damri tujuan Labangka. Ia mengaku mengalami kerugian karena tidak hanya gagal tiba tepat waktu, tetapi juga tidak bisa kembali ke Mataram untuk menjemput penumpang berikutnya.
“Ini sangat merugikan. Penumpang semua mengeluh, dan saya pun kehilangan waktu serta pendapatan,” katanya.
Pantauan di lokasi menunjukkan antrean kendaraan mengular hingga beberapa kilometer di depan pelabuhan. Banyak penumpang memilih turun dari kendaraan untuk mencari informasi atau tempat berteduh.
Kapolres Sumbawa Barat AKBP Zulkarnain, melalui Kabag Ops AKP Dewa Gede Wijaya Astawa, S.H., menyatakan pihaknya telah menyiagakan 600 personel gabungan guna mengamankan aksi. Personel terdiri dari 250 anggota Polres Sumbawa Barat serta sekitar 270 personel dari Polda NTB, termasuk Brimob, Dalmas, dan Samapta.
“Kami siap mengamankan kegiatan masyarakat ini. Fokus pengamanan ada di kawasan Pelabuhan Poto Tano,” ujar Dewa Gede.
Pihak kepolisian mengaku telah berkoordinasi dengan koordinator lapangan agar aksi berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas umum. Namun, kenyataannya, pemblokiran jalan tetap dilakukan, berdampak pada kelancaran arus transportasi dan distribusi logistik.
“Unjuk rasa adalah hak warga negara, tapi tetap harus sesuai aturan. Kami imbau masyarakat tidak melakukan tindakan provokatif dan tetap menjaga ketertiban,” tambahnya.
Aksi ini merupakan bentuk desakan kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Menurut para demonstran, pemekaran wilayah dinilai sebagai solusi pemerataan pembangunan dan peningkatan layanan publik di wilayah timur Nusa Tenggara Barat.
