ERANTB.COM– Mataram – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah NTB menyatakan kekecewaannya terhadap langkah pemerintah pusat dan daerah yang kembali mengimpor beras, kali ini sebanyak 5.900 ton dari Myanmar melalui Pelabuhan Lembar. Langkah ini dinilai bertentangan dengan upaya kemandirian pangan yang selama ini dicanangkan.
Ketua Umum KAMMI NTB, Irwan, mengecam keras keputusan ini dan menilai bahwa ketergantungan pada impor beras adalah bentuk kegagalan dalam memperkuat sektor pertanian nasional.
“Kami menyayangkan kedatangan beras impor ini, apalagi NTB adalah salah satu daerah surplus beras nasional. Ketergantungan seperti ini hanya membebani APBN, terlebih di tengah pelemahan nilai tukar rupiah,” tegas Irwan (14/1).
Irwan menambahkan bahwa ketergantungan pada pangan impor juga memiliki risiko jangka panjang yang serius.
“Krisis pangan global atau kebijakan pembatasan ekspor dari negara lain bisa sewaktu-waktu mengganggu pasokan. Jika ini terjadi, ketahanan pangan nasional kita akan runtuh,” jelasnya.
Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI NTB, Yudis, menilai bahwa keputusan ini mencederai potensi besar petani lokal di NTB yang selama ini mampu menghasilkan surplus produksi beras.
“Kami mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung petani lokal. Alih-alih meningkatkan infrastruktur pertanian dan memperkuat pasar hasil tani lokal, justru mendatangkan beras impor yang memukul harga gabah di tingkat petani,” ujar Yudis.
KAMMI NTB mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menghentikan ketergantungan pada impor beras dan fokus pada penguatan sektor pangan dalam negeri.
“NTB memiliki potensi besar untuk menjadi contoh swasembada pangan nasional. Pemerintah harus serius dalam membangun infrastruktur pertanian, memberikan insentif kepada petani, dan memastikan harga jual hasil tani yang menguntungkan,” tambah Irwan.
Lebih lanjut, KAMMI NTB menegaskan bahwa langkah-langkah strategis seperti diversifikasi pangan, peningkatan teknologi pertanian, dan pemberdayaan petani lokal harus menjadi prioritas utama.
“Jika pemerintah terus mengabaikan hal ini, maka tidak hanya sektor pertanian yang hancur, tetapi juga masa depan ketahanan pangan Indonesia,” tutup Yudis.
KAMMI NTB siap untuk terus mengawal isu ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersuara demi kemandirian pangan nasional yang sejati.
Sementara itu Kadis Perdagangan Bq. Nelly Yuniarti menyatakan, hasil Impor Beras dari luar negeri yg beredar sosial media itu hasil pengadaan 2024 lalu untuk melaksanakan program pemerintahan,” Ungkapnya.
Lanjut Nelly sapaan akrabnya, Kalau sisi Perdagangan sangat bagus Supaya ada stok saat menghadapi ramadhan sehingga masyarakat mendapatkan jaminan harga yg lebih baik,” Kata Kadis Perdagangan Saat diwawancarai erantb melalui whatsapp Selasa (13/01/25)
Selain itu, Hukum pasar semakin ada stok semakin aman dan bagus harganya,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Johan Rosihan, ST menyatakan,Yang pertama kita harus sepakat bahwa tahun 2025 tidak boleh lagi ada impor beras sesuai instruksi Pak Prabowo. Hal ini dilakukan untuk mendukung program prioritas swasembada pangan, Ujar saat dihubungi erantb.
Menurut nya, Terkait impor beras yang terjadi beberapa hari lalu, jika beras tersebut dilepas ke pasar, maka akan mengganggu harga gabah di tingkat petani.
Terutama sekarang saat petani-petani di Lombok tengah sedang panen. Tapi jika beras tersebut hanya dijadikan CBP atau cadangan beras pemerintah yang hanya digunakan untuk bansos atau momen-momen tertentu maka tidak masalah,tutupnya.
Yang jelas prinsipnya tidak boleh lagi ada impor. Karena bisa berdampak merosotnya harga di tingkat petani dan itu sangat bertentangan dengan semangat swasembada tadi.