ERANTB.COM- Sumbawa – DPRD Kabupaten Sumbawa resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui rapat paripurna di ruang sidang utama kantor DPRD Sumbawa, Senin (21/7).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD itu dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, jajaran pimpinan DPRD, Forkopimda, kepala OPD, perwakilan BUMN/BUMD, camat, dan lurah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, I Nyoman Wisma, menyampaikan pihaknya telah mencermati penjelasan Bupati dan dokumen Ranperda yang diajukan. Pansus memberikan sejumlah catatan strategis.
Di bidang keuangan daerah, Pansus mendorong optimalisasi potensi pendapatan, pembaruan kebijakan akuntansi terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan aset tetap, serta penyesuaian nilai jual objek pajak tanah dan bangunan disertai pemutakhiran data wajib pajak.
Di bidang pembangunan dan pelayanan publik, Pansus merekomendasikan penyelesaian pembangunan RSUD di Sering, peningkatan kualitas puskesmas di wilayah terpencil, dan mendukung pembangunan tiga ruas jalan Inpres senilai Rp320 miliar. Pansus juga meminta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk program prioritas, pengelolaan aset daerah yang lebih optimal, rehabilitasi lantai blok C Pasar Seketeng, serta pengawasan terhadap aktivitas illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining.
Selain itu, Pansus menyoroti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, program Kabupaten Layak Anak, penataan usaha dan aset, serta pengembangan kawasan strategis seperti Samota.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Bupati Mohamad Ansori menyampaikan apresiasi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan Pemkab Sumbawa tahun 2024. “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras semua pihak. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan melakukan langkah antisipasi agar permasalahan serupa tidak terulang,” ujarnya.
Wabup juga menegaskan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur, dan menangani persoalan yang terjadi di tahun 2024, termasuk kelangkaan LPG. Menurutnya, Pemkab telah membentuk Satgas penertiban pangkalan dan agen LPG, bekerja sama dengan Pertamina dan aparat keamanan.
Di akhir sambutannya, Wabup berharap kemitraan sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga demi kemajuan Kabupaten Sumbawa.
