ERANTB.COM- Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan keseriusannya dalam membangun budaya kepatuhan pajak. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, saat menghadiri peluncuran Taxpayers’ Charter atau Piagam Wajib Pajak dan Forum Konsultasi Publik yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) NTB, Selasa (5/8/2025) di Mataram.
Kegiatan tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun hubungan yang lebih sehat dan konstruktif antara negara dan masyarakat dalam hal perpajakan. Piagam Wajib Pajak merupakan simbol penghormatan negara kepada para wajib pajak yang patuh, serta bentuk komitmen pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas dari DJP.
“Negara berkomitmen memberikan pelayanan pajak yang profesional dan berintegritas. Di sisi lain, wajib pajak diharapkan menjalankan kewajibannya secara benar, tepat waktu, dan penuh kesadaran,” kata Wakil Gubernur NTB.
Ia menegaskan bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah, termasuk untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi modal penting untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
“Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi bersama dalam membangun bangsa dan daerah,” tambahnya.
Sebagai bentuk nyata dari dukungan terhadap budaya patuh pajak, Pemprov NTB juga meluncurkan program Gebyar Diskon Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2025. Diskon ini diberikan secara selektif kepada kelompok rentan seperti veteran, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang membutuhkan dukungan negara.
“Program ini tidak hanya sebagai insentif fiskal, tapi juga bentuk penghargaan atas kontribusi mereka yang tetap taat pajak meski dalam keterbatasan,” jelas Wakil Gubernur.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP NTB, Ir. Samon Jaya, M.Si, menyampaikan bahwa peluncuran Taxpayers’ Charter bertujuan memperkuat hubungan yang dilandasi rasa saling percaya dan tanggung jawab antara negara dan wajib pajak.
“Piagam ini adalah jembatan komunikasi antara petugas pajak dan masyarakat. Jika komunikasi berjalan baik, maka pelayanan pun akan berjalan adil dan efektif,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga dialog yang terbuka dan konstruktif dalam sistem perpajakan demi mewujudkan keadilan serta kepastian hukum. Dengan pendekatan yang manusiawi dan transparan, diharapkan masyarakat merasa aman dan dihargai dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Samon juga mengapresiasi kehadiran Wakil Gubernur NTB yang menurutnya mencerminkan dukungan kuat dari pemerintah daerah terhadap sinergi fiskal, transparansi, dan edukasi publik.
Ia turut menyampaikan harapannya kepada insan media agar terus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi masa depan bangsa.
“Media adalah mitra strategis kami. Masyarakat akan semakin sadar pajak bila informasi yang disampaikan jernih, akurat, dan menggugah rasa kebangsaan,” pungkasnya.
