LOMBOK BARAT, ERANTB.COM – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mempercepat verifikasi dan validasi sekitar 18 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan untuk memastikan data sosial ekonomi masyarakat lebih akurat dan program perlindungan sosial dapat menjangkau warga sesuai kriteria yang berlaku.

Upaya tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Verifikasi dan Validasi DTSEN Desil Nol yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat di Aula Kantor Bupati Lombok Barat, Senin (12/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Lombok Barat, H. Saeful Ahkam, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Barat, para camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Barat.

Dalam arahannya, Saeful Ahkam meminta seluruh jajaran pemerintah daerah hingga pemerintah desa dan kelurahan bekerja sama mendukung proses verifikasi. Menurutnya, pendataan harus mengacu pada kondisi riil masyarakat agar tidak ada warga yang terabaikan akibat ketidaklengkapan administrasi.

“Jangan sampai masyarakat itu ada, tetapi data administrasinya tidak ada, sehingga tidak bisa kita intervensi melalui program pemerintah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Desil Nol dalam kegiatan tersebut merujuk pada masyarakat yang belum memiliki klasifikasi desil dalam data yang menjadi acuan. Karena itu, proses verifikasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan kondisi sosial ekonomi setiap keluarga.

Saeful menegaskan, pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan kelurahan berperan memfasilitasi kelancaran proses verifikasi. Sementara itu, pemutakhiran dan penetapan data tetap mengikuti mekanisme yang melibatkan instansi berwenang, termasuk Kementerian Sosial dan BPS.

Ia juga meminta para kepala desa dan lurah membantu petugas dalam mengakses wilayah serta menjangkau masyarakat sasaran. Para camat diharapkan mengoordinasikan pemerintah desa dan kelurahan agar proses pendataan berjalan efektif.

“Data, keadaan, dan fakta harus menjadi dasar verifikasi. Jangan sampai kita mengarahkan hasilnya, tetapi pastikan kondisi masyarakat yang sebenarnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Barat, Arief Suryawirawan, mengatakan verifikasi dan validasi DTSEN Desil Nol merupakan langkah strategis untuk memperbaiki ketidaklengkapan data masyarakat.

Menurut Arief, sekitar 18 ribu KK menjadi sasaran verifikasi karena belum memiliki klasifikasi desil akibat data yang belum lengkap. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan exclusion error, yakni keadaan ketika masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial belum tercakup dalam penetapan penerima manfaat.

“Melalui kegiatan verifikasi dan validasi ini, kami berharap data masyarakat dapat diperbaiki dan dilengkapi sehingga warga yang berhak menerima bantuan sosial bisa terakomodasi dengan baik,” ujarnya.

Arief berharap keterlibatan aktif pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan dapat memperlancar proses pendataan. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan semakin menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Pemkab Lombok Barat berharap proses verifikasi tersebut dapat membantu memperbaiki kualitas data sosial ekonomi sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial sesuai kriteria dan ketentuan yang berlaku.