MATARAM, ERANTB.COM – Penurunan angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar. Meski secara provinsi capaian penurunan stunting telah melampaui target nasional, sejumlah daerah masih menghadapi prevalensi tinggi, terutama Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan data yang dipaparkan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lombok Timur menempati posisi tertinggi dengan prevalensi stunting mencapai 19,38 persen. Disusul Kabupaten Lombok Utara sebesar 12,55 persen dan Kabupaten Bima sebesar 12,05 persen.

Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, penguatan koordinasi, serta identifikasi kebutuhan intervensi yang tepat sasaran dan berbasis data.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB Tahun 2026 di Gedung Sangkareang, Kamis (29/10/2026).

“Identifikasi kebutuhan dalam pengentasan stunting harus dilakukan secara detail agar intervensi berjalan efektif dan berbasis data,” tegasnya.

Baiq Nelly juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan survei gizi nasional semakin dekat, yakni April 2027. Karena itu, seluruh pihak diminta memaksimalkan upaya penanganan stunting, khususnya di daerah dengan prevalensi masih tinggi.

PR kita masih banyak. Semoga di sisa waktu ini kita bisa melakukan intervensi, khususnya di Kabupaten Lombok Timur yang ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, memaparkan capaian dan tren penurunan stunting di NTB sepanjang 2026.

Secara kumulatif, prevalensi stunting NTB hingga triwulan II 2026 tercatat sebesar 12,5 persen. Capaian tersebut berada di bawah target nasional sebesar 17,2 persen maupun target Pemerintah Provinsi NTB tahun 2026 sebesar 20,2 persen.

Meski demikian, TPPS NTB menegaskan bahwa capaian di tingkat provinsi tidak boleh membuat pengawasan dan intervensi di daerah menjadi longgar.

Menurut Hamzi Fikri, fokus penanganan saat ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan status gizi, peningkatan kebersihan lingkungan, serta intervensi di wilayah yang masih masuk zona merah.

Termasuk di dalamnya 40 desa berdaya yang menjadi salah satu fokus intervensi penurunan stunting.

“Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah, tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” jelasnya.

Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting di daerah dengan angka tertinggi, khususnya Kabupaten Lombok Timur, sekaligus mendukung terwujudnya NTB bebas stunting.