ERANTB.COM — Pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 telah selesai, di Kabupaten Sumbawa Pilkada yang paling semarak seluruh NTB.
Maka terkait dengan persoalan tersebut Dekan Fakultas Hukum Universitas Samawa (Unsa) Sumbawa Dr Lahmudfin Zuhri, SH,. M.Hum,. menilai bahwa partisipasi pemilih cukup tinggi, mengingat pelaksanaan pilkada dalam kondisi pandemi Covid-19.
Masing-masing pasangan calon dan para pengusung sangat menjaga nilai-nilai kesumbawaan yang “senap semu nyaman nyawe” sehingga kondusifitas daerah terjaga dengan baik.
Begitu juga kinerja penyelangara juga menjalankan tugas dan fungsi yang secara umum berkinerja dengan baik. Baik itu oleh KPU Sumbawa maupun oleh Bawaslu Sumbawa.
Selain itu ungkap Dr Lahmuddin, Dinamika politik yang bermuara pada Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hal yang lumrah dalam setiap pertarungan politik, ini juga harus disikapi secara bijak, guna memberi ruang kepada para pasangan calon bupati-wakil bupati dan juga pengusung, guna menjelaskan fenomena yang terjadi atau perbuatan hukum yang terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah di Sumbawa di sidang Mahkamah Konstitusi.
Bagaimanapun, tegas Dr Lahmuddin, setiap pasangan calon diberi ruang oleh Undang-Undang untuk mengulas kejadian dan kondisi yang terjadi selama proses Pilkada, karena MK juga adalah arena perjuangan dan pertarungan terakhir dalam dinamika politik di Indonesia
Dr Lahmuddin menyarakan agar tetap jaga kondusifitas daerah. Siapapun yang dipilih oleh rakyat dan pemenang dalam pilkada 2020 ini, Beliau-beluaulah pemimpin yang menerima mandat rakyat, mandat dari “tau ke tana samawa”, untuk menjalankan mandat rakyat sesuai harapan rakyat dan visi-misinya.
“Beliau-beliaulah yang menerima mandat UU dan konstitusi untuk menjalankan kekuasaan dan weweang, tugas dan fungsi, serta tanggungjawab kepada negara dan masyarakat,” ujar Doktor hukum ini.
