Aktivitas warga di kawasan Giri Menang Park, Gerung, Lombok Barat. KAMMI Lobar mendorong Plt. Bupati melahirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan pemuda. (Foto: Dok. Istimewa)
LOMBOK BARAT, ERANTB.COM – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Lombok Barat menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan Plt. Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, dalam melanjutkan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas pembangunan di daerah.
Ketua PD KAMMI Lombok Barat, Muhamad Gumelar Fawaz, mengatakan bahwa momentum kepemimpinan saat ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip pelayanan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami mendukung penuh kepemimpinan Plt. Bupati Lombok Barat dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan. Dukungan ini kami berikan dengan harapan seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi warga Lombok Barat,” ujar Muhamad Gumelar Fawaz.
Lebih lanjut, KAMMI Lombok Barat juga mendorong agar pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, dan komunitas masyarakat. Keterlibatan generasi muda dinilai penting sebagai mitra strategis dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Kami berharap Plt. Bupati dapat membangun komunikasi yang intensif dengan organisasi kepemudaan. Pemuda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam melahirkan gagasan, mengawal kebijakan, serta menghadirkan inovasi untuk kemajuan Lombok Barat. KAMMI siap berkolaborasi secara konstruktif demi kepentingan masyarakat,” tambah Muhamad Gumelar Fawaz.
KAMMI Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi sosial sebagai organisasi kepemudaan yang memberikan masukan, kritik, dan dukungan secara objektif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
