Mataram, ERANTB.COM– Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan penguatan kapasitas pengurus, Kamis (18/9/2025) di Mataram. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kompetensi pengurus dalam menjalankan peran strategis LKKS sebagai mitra pemerintah dan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pola bantuan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar konsumtif.
Kita ingin pola bantuan yang mendorong kemandirian, bukan terus-menerus bergantung pada bantuan. LKKS harus betul-betul mampu mengoordinasikan berbagai isu sosial di NTB,” ujarnya.
Ia berharap LKKS dapat berkontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui kolaborasi lintas sektor.
Harapan kami, lembaga-lembaga sosial, termasuk LKKS, bisa terus bersinergi secara berkelanjutan, tidak hanya fokus pada satu isu,” tambahnya.
Ketua LKKS NTB, Sinta Agathia Iqbal, menekankan pentingnya profesionalisme dan adaptivitas pengurus dalam menjawab tantangan sosial.
Kapasitas yang kuat akan membuat program-program kesejahteraan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran,” katanya.
Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup:
Peningkatan kapasitas dan penyusunan program kerja LKKS se-NTB.
Kebijakan Dinas Sosial dalam memantapkan LKKS sebagai mitra strategis di bidang sosial.
Tema “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”
Visi RPJMD: pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan destinasi pariwisata kelas dunia.
Kegiatan ini diikuti oleh 48 peserta yang terdiri dari pengurus LKKS Provinsi NTB, perwakilan LKKS kabupaten/kota, serta mitra strategis, antara lain Bank Indonesia Wilayah NTB, PT Amman Mineral, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Baznas, PT Bank NTB Syariah, dan Lembaga Rumah Cerdas (LRC).
Ketua Harian LKKS NTB sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan, H. Andi Purna Henderi, S.Hi., M.Si., menegaskan bahwa lima tahun ke depan LKKS akan fokus pada pola pemberdayaan.
Kita ingin mengembalikan LKKS pada koridornya, bukan seperti Baznas. LKKS lebih menekankan pemberdayaan, agar siapa pun yang kita bantu bisa mandiri. Perlahan, angka kemiskinan ekstrem bisa kita tekan sesuai target,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan kapasitas pengurus kabupaten/kota diharapkan membuat mereka lebih memahami tugas, fungsi, dan kewenangan dalam menjalin kerja sama dengan mitra strategis.
LKKS harus mampu berkoordinasi dengan Baznas dan dinas terkait. Lebih dari itu, LKKS harus berperan sebagai pendesain program yang menyentuh sektor riil, termasuk UMKM,” pungkasnya.
Dengan penguatan kapasitas ini, LKKS NTB diharapkan semakin optimal memperkuat peran koordinatif, membangun sinergi lintas sektor, serta menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat.
