Menu

Mode Gelap
 

News · 8 Jun 2021 19:33 WITA ·

Wagub NTB: WTP Ke-10, Hasil Kerjasama Harmonis Pempov dan DPRD Provinsi NTB


 Wagub NTB: WTP Ke-10, Hasil Kerjasama Harmonis Pempov dan DPRD Provinsi NTB Perbesar

ERANTB.COM– Mataram– Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 (sepuluh) kalinya berturut-turut, yang diraih Pemerintah Provinsi NTB, tidak terlepas dari kerjasama yang harmonis antara pemerintah DPRD Provinsi NTB.

Hal tersebut disampaikan, Wakil Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, saat menyampaikan pidato penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (06/21) di Kantor DPRD Provinsi NTB.

“Prestasi ini merupakan hasil dari kerjasama yang harmonis pemerintah daerah khususnya dengan pihak legislatif, baik dalam proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya serta pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pihak legislatif,” kata Wagub.

Raihan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 (sepuluh) kalinya berturut-turut terhitung sejak tahun 2011 s/d 2020 dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia.

Sementara itu, Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H menjelaskan bahwa amanat permen nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 194 ayat (1) menyatakan, kepala daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Raperda tersebut memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran (sal), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan bumd yang telah diaudit akuntan publik,” jelasnya.

Dalam tanggapan Raperda yang dibacakan oleh perwakilan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB, H. Hasbullah Muis mengatakan perolehan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 10 kalinya dari BPK RI, menunjukkan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB TA. 2020.

“LKPD nya termasuk dalam kategori yang baik, yaitu kewajaran dalam laporan keuangan, sudah terpenuhinya standar akuntansi pemerintah (SAP), kesesuaian sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya.

Setelah Banggar mempelajari dan mengkaji seluruh dokumen dan proses lainnya. Raperda tersebut, dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya.

“Namun dengan beberapa catatan, tentang masih adanya kekurangan realisasi APBD, serapan anggaran dan catatan lain yang harus menjadi etensi kedepan,” tutupnya.

Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Truk Sapi Menumpuk di Pelabuhan Gili Mas, Peternak Protes dan Mendesak Gubernur Upayakan Penambahan Kapal Segera

20 April 2025 - 17:32 WITA

BPR NTB Harus Jadi Solusi Kredit Mikro,” Ucap Gubernur di HUT ke-3 yang Usung Transformasi Syariah

20 April 2025 - 16:27 WITA

Kontroversi Pemecatan Pimpinan Cabang dan Penyelia Penyelamatan BPR Dompu: “Kami Dipecat Tidak Sesuai Regulasi”

18 April 2025 - 12:16 WITA

Gubernur NTB Disorot, KAMMI NTB Tolak Revitalisasi Gedung DPRD

17 April 2025 - 23:31 WITA

Gubernur NTB Komitmen Bangun Sumberdaya Tenaga Kerja Kualifikasi Global

15 April 2025 - 19:26 WITA

Warga Perantauan Apresiasi Bupati dan Wakil Bupati di Pentas Seni dan Budaya Ekspresi

13 April 2025 - 10:35 WITA

Trending di News