Menu

Mode Gelap
 

News · 8 Jun 2021 19:33 WITA ·

Wagub NTB: WTP Ke-10, Hasil Kerjasama Harmonis Pempov dan DPRD Provinsi NTB


 Wagub NTB: WTP Ke-10, Hasil Kerjasama Harmonis Pempov dan DPRD Provinsi NTB Perbesar

ERANTB.COM– Mataram– Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 (sepuluh) kalinya berturut-turut, yang diraih Pemerintah Provinsi NTB, tidak terlepas dari kerjasama yang harmonis antara pemerintah DPRD Provinsi NTB.

Hal tersebut disampaikan, Wakil Gubernur pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, saat menyampaikan pidato penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (06/21) di Kantor DPRD Provinsi NTB.

“Prestasi ini merupakan hasil dari kerjasama yang harmonis pemerintah daerah khususnya dengan pihak legislatif, baik dalam proses perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaannya serta pengawasan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pihak legislatif,” kata Wagub.

Raihan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 (sepuluh) kalinya berturut-turut terhitung sejak tahun 2011 s/d 2020 dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia.

Sementara itu, Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H menjelaskan bahwa amanat permen nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 194 ayat (1) menyatakan, kepala daerah menyampaikan Raperda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Raperda tersebut memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran (sal), neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan bumd yang telah diaudit akuntan publik,” jelasnya.

Dalam tanggapan Raperda yang dibacakan oleh perwakilan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi NTB, H. Hasbullah Muis mengatakan perolehan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 10 kalinya dari BPK RI, menunjukkan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB TA. 2020.

“LKPD nya termasuk dalam kategori yang baik, yaitu kewajaran dalam laporan keuangan, sudah terpenuhinya standar akuntansi pemerintah (SAP), kesesuaian sistem pengendalian internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” katanya.

Setelah Banggar mempelajari dan mengkaji seluruh dokumen dan proses lainnya. Raperda tersebut, dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya.

“Namun dengan beberapa catatan, tentang masih adanya kekurangan realisasi APBD, serapan anggaran dan catatan lain yang harus menjadi etensi kedepan,” tutupnya.

Artikel ini telah dibaca 7 kali

Baca Lainnya

Pemprov NTB  Targetkan 24 Ribu ASN, Dalam Gelar Pekan Literasi Digital Sektor Pemerintahan

24 April 2024 - 02:49 WITA

Pj Gubernur NTB Tutup Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan di Islamic Center

5 April 2024 - 16:08 WITA

MIM Foundation Berbagi Kebahagiaan dengan 500 Anak Yatim dalam Program Begibung Bersama Yatim, Dihadiri Walikota Mataram

1 April 2024 - 05:59 WITA

MUSDA V KAMMI, Rahmad Terpilih Jadi Ketua Umum PD KAMMI Sumbawa

18 Maret 2024 - 06:28 WITA

Menjelang Ramadhan, MIM Foundation Mendistribusikan 3800 Dus Air Mineral untuk Masjid di Nusa Tenggara Barat yang didukung oleh Bank Dinar

8 Maret 2024 - 10:37 WITA

PD KAMMI BIMA Mendesak Presiden Untuk Bersikap Netral Dalam Pilpres 2024 , Harus Menampilkan Sikap Negarawan

3 Februari 2024 - 21:06 WITA

Trending di News